Lompat ke Konten Utama (Skip to Content)
Beranda Layanan Berita Kontak
Agenda Aduan Warga Pengumuman IPKD

Sejarah

Menelusuri jejak panjang peradaban Bengawan Solo, berdirinya Kadipaten Jipang, penetapan Hari Jadi 20 Oktober 1677, era Kabupaten Rajekwesi, hingga lahirnya nama resmi Kabupaten Bojonegoro.

18/09/2026
621x
Pemandangan Lanskap Kabupaten Bojonegoro

Pemandangan lanskap Kabupaten Bojonegoro yang dibelah aliran Sungai Bengawan Solo sebagai urat nadi peradaban masa lalu hingga kini.

Kabupaten Bojonegoro memiliki rekam jejak peradaban yang terentang panjang di sepanjang lembah aliran Sungai Bengawan Solo. Berawal dari mandala kuno era kerajaan di Nusantara, berlanjut ke masa Kadipaten Jipang, peresmian status kabupaten pada 1677, era Kabupaten Rajekwesi, hingga resmi menyandang nama Bojonegoro pada 1828.

Fakta Sejarah Keterangan Resmi
Hari Jadi Daerah 20 Oktober 1677 (Ditetapkan secara resmi berdasarkan kajian ilmiah Panitia Penggali dan Penyusun Sejarah Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro tahun 1988)
Bupati Pertama Pangeran Mas Tumapel (Menjabat 1677–1705, merangkap Wedana Bupati Mancanegara Wetan)
Pusat Pemerintahan Awal Jipang (Padangan), kemudian dipindahkan ke Rajekwesi pada tahun 1725 atas titah Susuhunan Pakubuwono II melalui Adipati R.T. Harya Matahun I
Peresmian Nama Bojonegoro 25 September 1828 berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 14 / Staatsblad 1828 No. 68 pada era Bupati R.T. Djojonegoro (Raden Adipati Jayanegara)
Etimologi Nama Berasal dari bahasa Jawa Kawi: Boja/Bojo (kemakmuran, perjamuan, kebahagiaan) dan Negoro (negeri atau wilayah) — bermakna “Negeri Kemakmuran dan Kedamaian”
Semboyan Resmi Daerah Jer Karta Raharja Mawa Karya (Ditetapkan dalam Perda No. 4 Tahun 1977 pada Lambang Daerah, bermakna kemakmuran dan kebahagiaan terwujud melalui kerja keras, karya nyata, dan pengabdian)
Motto Kultural / Branding Bojonegoro Matoh (Berasal dari kosakata asli dialek Jawa Bojonegoro / boso Jonegoroan “matoh” yang bermakna hebat, keren, mantap, atau luar biasa)

1. Jejak Purba dan Peradaban Lembah Bengawan Solo

Sungai Bengawan Solo yang mengalir melintasi Kabupaten Bojonegoro dari barat ke timur bukan sekadar bentang alam hidrologis, melainkan saksi bisu peradaban tertua di Pulau Jawa. Penelitian arkeologi dan geologi di kawasan perbukitan Kendeng dan aliran Bengawan Solo membuktikan bahwa kawasan ini telah dihuni sejak era pleistosen.

Ditemukannya fosil-fosil vertebrata purba seperti gajah purba Stegodon trigonocephalus, banteng purba, hingga moluska laut purba di kawasan yang kini menjadi bagian dari Geopark Bojonegoro membuktikan bahwa jutaan tahun lalu kawasan ini merupakan dasar laut yang terangkat membentuk perbukitan daratan subur.

Memasuki era klasik, kawasan Bojonegoro memiliki peranan strategis dalam imperium Kerajaan Majapahit. Hal ini dibuktikan melalui penemuan Prasasti Adan-Adan (1223 Çaka / 1301 Masehi) di Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu. Prasasti berupa 17 lempeng tembaga peninggalan Raja Kertarajasa Jayawardhana (Raden Wijaya) ini menetapkan Desa Adan-Adan sebagai daerah perdikan (sima) swatantra atas baktinya kepada raja.

Selain itu, Prasasti Canggu (1280 Çaka / 1358 Masehi) era Raja Hayam Wuruk secara eksplisit mencatat simpul-simpul pelabuhan sungai dan penyeberangan bengawan (naditira pradeça) yang melintasi Bojonegoro sebagai urat nadi perdagangan Majapahit, seperti di Padangan, Desa Sudah (Malo), Tinawun, dan Kawengan.

Di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, terdapat pula situs cagar budaya Kayangan Api, fenomena geologi api abadi yang menurut tradisi lisan babad tanah Jawa merupakan tempat Mpu Supa (empu pembuat pusaka legendaris era Majapahit) menempa keris pusaka seperti Keris Kyai Condong Campur dan Kyai Sengkelat.


2. Era Kadipaten Jipang (Abad ke-16)

Pada masa transisi keruntuhan Majapahit serta tumbuhnya Kesultanan Demak dan Pajang pada abad ke-16, wilayah Bojonegoro menjadi bagian integral dari Kadipaten Jipang Panolan. Wilayah ini dipimpin oleh tokoh kesatria legendaris Adipati Arya Penangsang (dikenal pula sebagai Arya Jipang).

Kedudukan strategis Jipang di tepian Bengawan Solo menjadikannya lumbung logistik dan kekuatan militer yang sangat diperhitungkan pada zamannya. Hutan jati di sekitar wilayah Bojonegoro dan Blora telah lama dikenal menghasilkan kayu jati bermutu tinggi yang digunakan untuk pembangunan armada kapal niaga dan keraton di tanah Jawa.


3. Tonggak 20 Oktober 1677: Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro

Puncak terbentuknya tatanan administratif resmi pemerintahan Bojonegoro bermula dari pergolakan politik di Kesultanan Mataram Islam akibat Perang Trunajaya. Setelah wafatnya Susuhunan Amangkurat I di Tegalwangi, putranya, Susuhunan Amangkurat II, mengambil langkah-langkah strategis untuk menata kembali wilayah kedaulatannya.

Pada tanggal 20 Oktober 1677, melalui kesepakatan politik penataan wilayah Mataram dan VOC, status Jipang yang sebelumnya merupakan sebuah kadipaten ditingkatkan dan diresmikan menjadi sebuah Kabupaten.

Pada tanggal tersebut, Pangeran Mas Tumapel (tokoh peletak dasar pemerintahan yang namanya kini diabadikan sebagai nama jalan poros pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, Jl. P. Mas Tumapel No. 1) secara resmi dilantik sebagai Bupati I. Selain memimpin wilayah Jipang, Pangeran Mas Tumapel juga merangkap jabatan terhormat sebagai Wedana Bupati Mancanegara Wetan yang membawahi para bupati di wilayah timur Kerajaan Mataram Islam.

“Momentum bersejarah 20 Oktober 1677 merupakan tonggak kelahiran tatanan pemerintahan formal yang kini ditetapkan secara sah sebagai Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro, diperingati setiap tahun dengan kirab api abadi dari Kayangan Api.”


4. Perpindahan Pusat Pemerintahan ke Rajekwesi (1725)

Pusat pemerintahan kabupaten pada masa Pangeran Mas Tumapel awalnya berkedudukan di wilayah Jipang (Padangan). Namun, pada tahun 1725, seiring naiknya Susuhunan Pakubuwono II ke takhta Mataram di Kartasura, diputuskan bahwa pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dipindahkan ke lokasi baru yang lebih terlindung dan strategis ke arah tenggara, yaitu di Desa Rajekwesi (kini berada di wilayah Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, sekitar 10 kilometer di selatan pusat kota Bojonegoro modern).

Semenjak perpindahan ibu kota pemerintahan tersebut, kabupaten ini secara luas dikenal dan tercatat dalam arsip sejarah sebagai Kabupaten Rajekwesi. Wilayah ini dipimpin secara turun-temurun oleh para adipati, di antaranya Raden Tumenggung Harya Matahun I, II, dan III. Nama besar Rajekwesi terus hidup hingga kini dan diabadikan sebagai nama museum cagar budaya daerah, yakni Museum Rajekwesi.


5. Peresmian Nama Kabupaten Bojonegoro (25 September 1828)

Pada awal abad ke-19, meletuslah Perang Diponegoro (Perang Jawa, 1825–1830) yang mengguncang seluruh pulau Jawa. Di wilayah mancanegara wetan dan pesisir utara, api perlawanan berkobar hebat di bawah kepemimpinan Raden Tumenggung Sasradilaga, adik ipar Pangeran Diponegoro yang juga bupati di wilayah Bojonegoro.

Setelah meredanya pertempuran bersenjata dan adanya reorganisasi batas teritorial keresidenan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, terbitlah keputusan resmi Staatsblad No. 68 Tahun 1828 tertanggal 25 September 1828.

Ketetapan hukum tersebut secara resmi mengganti nama Kabupaten Rajekwesi menjadi Kabupaten Bojonegoro (dalam ejaan lama tertulis Bodjo-Negoro). Pergantian nama ini berlangsung pada masa kepemimpinan Bupati Raden Adipati Djojonegoro (R.T. Djojonegoro).

Secara bahasa dan filosofi kearifan Jawa:

  • Boja / Bojo: Bermakna hidangan makanan, perjamuan nikmat, pesta suka cita, kemakmuran, atau keramahan (hidangan kesejahteraan).
  • Negoro: Bermakna negeri, wilayah, atau pusat kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, nama Bojonegoro mengandung makna mendalam sebagai negeri yang subur makmur, perjamuan rezeki yang melimpah bagi warganya, serta senantiasa diliputi suasana kedamaian dan kebahagiaan.


Garis Waktu Kronologi Sejarah Bojonegoro

Periode / Tahun Peristiwa Sejarah Penting
1301 – 1358 M Era Keemasan Majapahit: Penetapan Sima Desa Adan-Adan oleh Raden Wijaya (Prasasti Adan-Adan 1301 M) dan regulasi pelabuhan sungai Bengawan Solo oleh Hayam Wuruk (Prasasti Canggu 1358 M).
Abad ke-16 Era Kadipaten Jipang Panolan di bawah kepemimpinan Adipati Arya Penangsang pada masa Kesultanan Demak dan Pajang.
20 Oktober 1677 Hari Jadi Bojonegoro: Status Jipang ditetapkan menjadi Kabupaten; Pangeran Mas Tumapel dilantik sebagai Bupati I merangkap Wedana Bupati Mancanegara Wetan.
Tahun 1725 Pusat pemerintahan dipindahkan dari Padangan ke Rajekwesi oleh Pakubuwono II melalui R.T. Harya Matahun I; dimulainya era Kabupaten Rajekwesi.
1825 – 1828 Palagan Perang Jawa di Bojonegoro di bawah perlawanan patriotik Raden Tumenggung Sasradilaga.
25 September 1828 Nama Kabupaten Bojonegoro resmi disahkan melalui Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 14 / Staatsblad No. 68/1828 pada era Bupati R.T. Djojonegoro.
1945 – 1949 Masa Perang Kemerdekaan RI; pertahanan militer Brigade Ronggolawe di bawah Letjen H. Soedirman, gugurnya Lettu Soejitno, dan dedikasi pejuang medis Brigjen Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo.
Era Kontemporer Transformasi menjadi lumbung pangan dan energi migas nasional (Blok Cepu, Sukowati, JTB) berlandaskan semboyan Jer Karta Raharja Mawa Karya dan spirit Bojonegoro Matoh menuju Bojonegoro Makmur dan Membanggakan.

6. Palagan Pertahanan Perang Kemerdekaan (1945–1949)

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Bojonegoro memegang posisi pertahanan militer yang sangat strategis. Daerah ini menjadi basis pertahanan Brigade Ronggolawe (Divisi I TNI Jawa Timur) yang dikomandoi oleh tokoh militer kebanggaan Bojonegoro, Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Soedirman (kini diabadikan sebagai nama Stadion Letjen H. Soedirman).

Dalam membendung Agresi Militer Belanda II pada awal tahun 1949, rakyat Bojonegoro bersama Tentara Republik Indonesia berjuang gigih dalam palagan pertempuran gerilya. Salah satu peristiwa heroik paling membekas adalah gugurnya komandan muda Lettu Anumerta Soejitno (Raden Mas Soejitno Koesoemobroto) dalam pertempuran sengit melawan tentara Belanda pada 15 Januari 1949 di sekitar Jembatan Kaliketek dan Desa Mulyoagung. Sebagai wujud penghormatan abadi, patung perunggu Lettu Soejitno didirikan tegak di tengah Alun-Alun Bojonegoro dan namanya diabadikan sebagai nama jalan poros kota.

Selain perjuangan fisik bersenjata, Bojonegoro juga mencatat keteladanan perjuangan dari tokoh militer medis, Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, yang memimpin barisan pelayanan kesehatan darurat bagi para pejuang kemerdekaan. Nama beliau diabadikan dengan penuh kehormatan sebagai rumah sakit rujukan utama daerah, RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.

Jiwa patriotisme para kusuma bangsa lainnya di Bojonegoro seperti Lisman (pejuang Tentara Republik Indonesia Pelajar yang gugur muda), Letda Suradji, Letda Mustajab, dan Lettu Suwolo terus hidup dan diabadikan sebagai nama-nama jalan protokol di Kabupaten Bojonegoro.


7. Menuju Bojonegoro Makmur dan Membanggakan

Memasuki era modern, Kabupaten Bojonegoro terus berbenah membuktikan diri sebagai daerah yang tangguh. Melalui pengelolaan bendungan strategis seperti Waduk Pacal dan Bendungan Gongseng, Bojonegoro bangkit menjadi salah satu pilar utama lumbung padi dan ketahanan pangan di Jawa Timur.

Lebih dari itu, ditemukannya cadangan minyak bumi raksasa di Blok Cepu (Lapangan Banyu Urip), Lapangan Sukowati, serta gas bumi di Jambaran-Tiung Biru (JTB) telah mentransformasikan Bojonegoro menjadi salah satu kontributor energi migas terbesar bagi Republik Indonesia.

Di bawah naungan semboyan resmi daerah Jer Karta Raharja Mawa Karya serta spirit kebersamaan kultural Bojonegoro Matoh, warisan luhur nilai guyub rukun, kerja keras, dan gotong royong para pendahulu terus dijaga untuk mewujudkan cita-cita bersama: “Terwujudnya Bojonegoro Makmur dan Membanggakan”.

Bagikan Informasi Ini: