Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah instrumen resmi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. Halaman ini berfungsi sebagai direktori satu pintu keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akuntabilitas kinerja instansi, serta rencana pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Kanal Transparansi & Akuntabilitas
Akses langsung ke portal resmi pengelolaan anggaran, akuntabilitas kinerja, rencana pengadaan, dan permohonan informasi publik.
Transparansi Keuangan Daerah
Akses terhadap dokumen perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Ringkasan RKA & DPA SKPD, Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD, serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
-
Publikasi dokumen APBD murni dan perubahan anggaran
-
Arsip berkas penetapan anggaran daerah lintas tahun
-
Ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran per perangkat daerah
Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
Platform integrasi akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mencakup dokumen Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Pohon Kinerja, Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP).
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahunan
-
Pohon kinerja dan keselarasan program lintas perangkat daerah
-
Monitoring capaian target kinerja pembangunan daerah
Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
Akses Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) nasional yang memuat seluruh paket pengadaan penyedia dan swakelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Cari dengan memilih entitas "Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro".
-
Daftar rencana umum pengadaan barang dan jasa seluruh perangkat daerah
-
Rincian pagu dana, metode pemilihan, dan jadwal pelaksanaan paket
-
Portal terintegrasi SiRUP nasional melalui INAPROC LKPP
Keterbukaan Informasi Publik (PPID)
Kanal resmi pelayanan permohonan informasi publik serta penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
-
Pengajuan permohonan informasi publik secara daring
-
Daftar Informasi Publik (DIP) berkala bidang keuangan dan tata kelola
-
Mekanisme pengajuan keberatan dan pemenuhan hak atas informasi
6 Dimensi Pengukuran IPKD
Indikator penilaian komprehensif kualitas tata kelola keuangan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Dimensi ke-3 menjadi fokus utama keterbukaan kanal informasi di halaman ini.
Kesesuaian Dokumen Perencanaan & Penganggaran
Menilai keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen penganggaran daerah (KUA-PPAS dan APBD).
Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD
Menilai pemenuhan belanja yang telah ditentukan peruntukannya (mandatory spending) seperti alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik.
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Menilai ketepatan waktu penyajian dan kemudahan akses masyarakat dalam mengunduh dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD di situs resmi pemerintah daerah.
Penyerapan Anggaran Belanja Daerah
Menilai efektivitas dan ketepatan realisasi penyerapan anggaran belanja daerah setiap triwulan sesuai dengan target rencana anggaran kas pemerintah daerah.
Kondisi Keuangan Daerah
Menilai kesehatan fiskal daerah melalui rasio solvabilitas jangka pendek, rasio kemandirian keuangan daerah, serta fleksibilitas ruang fiskal dalam APBD.
Opini BPK atas Laporan Keuangan (LKPD)
Menilai kualitas akuntabilitas dan ketaatan pengelolaan keuangan daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD.
Landasan Hukum & Regulasi Keterbukaan
Peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan keterbukaan informasi, tata kelola keuangan, dan akuntabilitas kinerja daerah.
Permendagri No. 19 Tahun 2020
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai instrumen nasional penilaian kualitas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah.
PP No. 12 Tahun 2019
Pedoman pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan prinsip tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
UU No. 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta kebijakan publik daerah.
Perpres No. 29 Tahun 2014
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata bagi warga.
Dokumentasi & Produk Hukum Daerah
Arsip resmi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat diakses melalui portal JDIH.